Keberadaan berbagai isu geopolitik dan juga tantangan ekonomi global yang terjadi beberapa tahun belakangan membuat pemerintah harus beradaptasi demi menjaga kestabilan ekonomi domestik. Berbagai kebijakan strategis diluncurkan demi melindungi dan juga memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri dalam menghadapi tantangan tersebut. Berbagai kebijakan mulai dari reformasi fiskal, stimulus moneter, hingga program sosial berskala besar dirancang untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hingga hampir pertengahan tahun 2025 sendiri, pemerintah diketahui telah merilis 8 kebijakan ekonomi terbaru untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5% sepanjang tahun ini. Seperti yang diketahui sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melemah menjadi 4,87% secara tahunan.
Lantas, apa saja kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah? Ketahui informasi selengkapnya di bawah ini!
Kebijakan Jangka Pendek
Penguatan Konsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli Masyarakat
Pemerintah mengimplementasikan berbagai stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Berbagai program seperti subsidi listrik, bantuan pangan, transfer tunai untuk pekerja berupah rendah, hingga insentif transportasi massal selama musim liburan dirancang untuk meningkatkan cash flow masyarakat sekaligus mengakselerasi perputaran ekonomi sektor riil.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yang menetapkan penguatan konsumsi rumah tangga sebagai prioritas nasional.
Peningkatan Kemudahan Berusaha
Upaya peningkatan kemudahan berusaha difokuskan pada penyederhanaan birokrasi dan deregulasi sektor investasi. Pemerintah memperbaharui kebijakan Daftar Positif Investasi (DPI) dan memperkuat sistem Online Single Submission (OSS), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perizinan, memperpendek time-to-market, dan menarik Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor-sektor strategis.
Langkah ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang menetapkan sektor-sektor prioritas untuk investasi dan pengembangan usaha.
Baca Selanjutnya: Daftar Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia, Apa Saja?
Penguatan Pembiayaan Sektor Produktif
Melalui perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian insentif bunga investasi padat karya, serta fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM, pemerintah berupaya meningkatkan akses keuangan ke sektor produktif. Langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas produksi domestik, tetapi juga mendorong pertumbuhan inklusif melalui perluasan lapangan kerja.
Program KUR 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2025, yang menetapkan suku bunga KUR sebesar 3% dan memperluas plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Perluasan Akses Pasar Ekspor
Dalam memperluas pangsa pasar global, pemerintah mempercepat negosiasi perjanjian dagang seperti Indonesia-EU CEPA dan CPTPP. Di saat yang sama, strategi diversifikasi diarahkan ke pasar non-tradisional melalui misi dagang dan insentif logistik ekspor. Fokus utama kebijakan ini adalah memperkuat basis ekspor manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi.
Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas kebijakan dan pengaturan ekspor, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses pasar internasional.
Kebijakan Deregulasi
Sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan akselerasi reformasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Deregulasi untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Inisiatif ini mencakup eliminasi regulasi tumpang tindih yang menghambat ekspor-impor, serta revisi kebijakan sektor industri berbasis data dan hasil analisis dampak ekonomi.
Langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
Baca Selanjutnya: Pembentukan Satgas Deregulasi Indonesia
Kebijakan Jangka Menengah
Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi
Guna mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam, pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi seperti pengolahan mineral logam (nikel, tembaga, bauksit) serta integrasi rantai pasok industri kelapa sawit. Kawasan industri terintegrasi dan insentif fiskal menjadi alat utama dalam menciptakan daya saing industri domestik di pasar global.
Kebijakan tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025, yang memberikan izin ekspor bagi produk pertambangan hasil pengolahan, seperti konsentrat tembaga.
Transformasi Ekonomi Digital
Transformasi digital menjadi prioritas utama dalam strategi jangka menengah. Pemerintah memperkuat infrastruktur digital nasional, mendukung pengembangan startup teknologi, dan mendorong digitalisasi UMKM melalui inkubasi, akses ke marketplace digital, dan literasi teknologi. Hal ini penting untuk membentuk ekonomi berbasis inovasi (innovation-driven economy).
Langkah ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menetapkan struktur baru untuk mendukung transformasi digital nasional.
Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
Sebagai bagian dari komitmen dekarbonisasi dan Net Zero Emission 2060, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti PLTS, PLTP, dan energi bio. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik, sertifikasi energi hijau, dan integrasi prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam investasi publik menunjukkan arah strategis menuju green economy yang kompetitif.
Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan, yang mengatur langkah-langkah konkret dalam transisi energi nasional.
Pertumbuhan ekonomi sebuah negara tentunya akan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat dan warga negaranya juga. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengeluarkan berbagai kebijakan moneter maupun fiskal yang diharapkan bisa mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kebijakan ekonomi ini, diharapkan masyarakat juga bisa berkembang dari segi kualitas, sehingga Indonesia bisa unggul di berbagai industri global.
Salah satu bentuk khusus perkembangan sebuah negara ditandai dengan peningkatan ekspor produk lokal ke luar negeri. Bagi pemilik bisnis yang melakukan ekspansi ke luar negeri, analisis riset mendalam dari data perdagangan internasional sangatlah penting untuk membantu proses pengambilan keputusan. Namun, jangan khawatir karena Trade Intelligence Indonesia siap hadir untuk membantu Anda. Dengan produk TradeInt dari Trade Intelligence Indonesia, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi perdagangan internasional penting, untuk pengambilan keputusan yang lebih terpercaya.
Platform TradeInt hadir dengan berbagai fitur fungsional yang mudah digunakan seperti informasi detail dari Bill of Lading (B/L), informasi pengiriman barang dari seluruh pelabuhan di dunia, hingga data ekspor impor komoditas produk tertentu. Semua informasi yang tersedia di TradeInt juga didapatkan dari sumber terpercaya dan rutin diperbarui.
Ingin tahu bagaimana Trade Intelligence Indonesia bisa membantu bisnis Anda lebih jauh? Hubungi kami untuk dapatkan demo langsung dengan tim ahli kami!
