Berbagai upaya tengah dilakukan Pemerintahan Indonesia guna meminimalisir dampak negatif akibat penetapan tarif resiprokal Amerika Serikat pada Indonesia sebesar 32%. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan rencana pembentukan Satgas Deregulasi, guna memperbaiki iklim dan kebijakan investasi serta ekspor impor. Usulan pembuatan Satgas Deregulasi sendiri disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara sarasehan ekonomi 8 April 2025 silam.
Pembentukan Satgas Deregulasi ini tidak hanya mengatur kebijakan terkait ekspor impor dan juga investasi, tapi turut mengurusi hal terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Penetapan tarif resiprokal AS pada Indonesia juga memperbesar angka masyarakat yang mungkin terkena PHK, sehingga satgas ini juga turut mengatur hal tersebut.
Rencana Lebih Lanjut Pembentukan Satgas Deregulasi
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, “Di Kemendag itu kan deregulasinya terkait dengan kebijakan impor, kebijakan ekspor, kemudian kemudahan berusaha dan semuanya. Semua kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih bagus akan kita deregulasi.” saat ditemui di Kantor Kemendag pada 17 April 2025 silam.
Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Deregulasi ini akan berjalan secara paralel. Nantinya pemerintah berencana untuk menemukan low hanging fruit dengan mengeluarkan paket-paket yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dan juga investasi.
Meski demikian, langkah pembuatan Satgas Deregulasi ini mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menilai menilai wacana pembentukan satgas PHK bertujuan baik untuk mengatasi isu yang sedang banyak dibicarakan. Namun, ia mengusulkan satgas ini nantinya diharapkan tidak hanya mengurus soal PHK saja, tapi juga langkah antisipatif terkait perluasan kerja.
Pembuatan Satgas Deregulasi sendiri dinilai mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja serta mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.
Baca lebih lanjut: Komoditas Ekspor Impor Terbesar dari Indonesia, Apa Saja?
Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyampaikan kritik atas pendirian Satgas Deregulasi ini. Beliau beranggapan bahwa pembentukan Satgas Deregulasi dirasa tidak urgent karena Indonesia telah melewati berbagai proses deregulasi dalam 10 tahun terakhir.
Menurutnya, tidak semua permasalahan mengharuskan pemerintah untuk membuat satuan tugas baru. Jumlah kementerian yang sudah banyak seharusnya bisa memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah berdasarkan isu penting yang terjadi.
Selain itu, pendirian Satgas Deregulasi juga belum tentu bisa memperbaik iklim usaha Indonesia. Seperti yang diketahui, sebelumnya pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi. Namun, upaya tersebut masih belum cukup untuk menarik minat investor memasuki Indonesia.
Justru, banyak investor asing yang menanamkan modal mereka ke negara tetangga seperti Vietnam. Hal ini membuktikan bahwa diperlukan upaya lebih yang mempengaruhi faktor eksternal lain seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan budaya bisnis hingga banyaknya birokrasi yang harus dilewati saat hendak memulai bisnis di Indonesia.
Melihat keadaan ekonomi global dan juga domestik yang semakin tidak menentu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto akhirnya merencanakan pembentukan Satuan Tugas (satgas) deregulasi guna menelusuri dan mempelajari kembali kebijakan penting yang berpengaruh pada kegiatan ekspor impor dan juga investasi dalam negeri. Kehadiran satgas khusus deregulasi ini diharapkan bisa membantu mengembalikan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.
Untuk mengembangkan dan memperkuat usaha, pemilik bisnis kini juga harus melakukan perhitungan risiko dengan lebih baik untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat faktor eksternal yang tidak menentu. Untuk melakukan perhitungan risiko yang komprehensif, tentu dibutuhkan informasi terbaru dan terpercaya terkait aktivitas dagang dunia.
Untuk menghadapi masalah tersebut, Trade Intelligence Indonesia hadir untuk membantu Anda. Dengan produk TradeInt dari Trade Intelligence Indonesia, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi perdagangan internasional penting, untuk pengambilan keputusan yang lebih terpercaya.
Platform TradeInt hadir dengan berbagai fitur fungsional yang mudah digunakan seperti informasi detail dari Bill of Lading (B/L), informasi pengiriman barang dari seluruh pelabuhan di dunia, hingga data ekspor impor komoditas produk tertentu. Semua informasi yang tersedia di TradeInt juga didapatkan dari sumber terpercaya dan rutin diperbarui.
Ingin tahu bagaimana Trade Intelligence Indonesia bisa membantu bisnis Anda lebih jauh? Hubungi kami untuk dapatkan demo gratis secara langsung dengan tim kami!
